Lupakan Besi, Doktor di Malang Temukan Kontruksi Beton Anti Gempa dari Bambu

MALANG, KOMPAS.com – Universitas Negeri Malang (UM) menemukan metode pemasangan bambu untuk campuran beton. Produk itu bernama Angker Bambu. Peggunaan angker ini bisa menguatkan beton dan sambungannya hingga dua kali lipat.

Dr Ir Baiq Sri Umniati MT adalah sosok di balik inovasi ini. J ebolan doktor dari Universitas Brawijaya ini tengah mengamati hasil penelitian angker bambunya yang sudah dimulai sejak 2013. Hasil penelitian itu tersimpan dalam laptopnya.

Bentuk angker bambu itu boleh dibilang unik, berupa setengah lingkaran bambu, dan memiliki panjang sekitar 25 centimeter. Pada bagian atas, bambu tadi dipotong seukuran dua centimeter supaya bisa dikaitkan dengan rangka beton.

Jika seluruh proses pembuatan angker bambu selesai, alat tersebut masih belum bisa digunakan. Angker tadi harus dikeringkan terlebih dulu selama satu bulan guna mengurangi kadar air dalam bambu.

Selanjutnya, bambu juga harus dicat terlebih dulu, lalu diberi pasir. Cat itu berguna untuk menempelkan pasir pada bambu.

“Pemberian pasir di bambu supaya angker tak bergeser selama berada di dalam beton. Sebab, penggunaan bambu di beton membuat rongga. Pasir ini berguna untuk menutup rongga-rongga tadi, sehingga bambu ini mencengkeram beton,” jelas Ketua Jurusan Teknik Sipil UM ini.

Apabila seluruh proses ini dilewati, maka angker bisa dipasang. Angker dipasang di empat sisi rangka balok, lalu diberi pengait supaya angker tak bergeser saat proses pembuatan semen.

“Dalam penelitian ini, saya memasang angker dan kekuatannya pada sambungan beton balok,” katanya.

Penelitian itu untuk melihat kemampuan angker bambu menahan beban pada beton bambu bangunan bertingkat.

Hasilnya, “Angker bambu ini bisa menahan beban vertikal beton hingga 10 ton. Untuk beban horisontal, kemampuannya bisa lebih dari 200 ton,” ungkapnya.

Hasil penelitian itu,mengindikasikan bahwa penggunaan Angker Bambu membuat bangunan tahan gempa. “Angker tidak membuat beton patah, ataupun bengkok jika terkena goyangan gempa,” katanya.

Keuntungan lain dari penelitian ini, lanjutnya adalah biaya pembuatan beton yang murah. Ini disebabkan seluruh bambu didapat dari alam sekitar. Sri mengaku mendapatkan bambu tadi dengan gratis.

Meski demikian, penelitian ini memakan waktu sekitar tiga bulan. Satu bulan untuk membuat bambu itu kering, lalu satu bulan lagi untuk melihat kondisi beton setelah 28 hari.

“Saya memang meneliti dengan durasi waktu satu bulan,” katanya.

Proses tender pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan saat ini dirasakan masih memakan waktu lama. Diperlukan terobosan yang tepat melalui penerbitan peraturan yang membuat proses bisa lebih cepat. Karenanya pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke-4 Perpres Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Karena baru diundangkan 16 Januari lalu, Perpres yang berisi berbagai perubahan perlu diketahui bersama baik oleh pengguna jasa, penyedia jasa dan pihak terkait lainnya. Dalam menjalankan fungsinya memberikan informasi kepada masyarakat jasa konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi (LPJK) Provinsi Riau mengadakan sosialisasi Perpres Nomor 4/2015 di Hotel Pangeran, Pekanbaru Rabu (4/3/2015).

Sosialisasi ini mendapat perhatian besar dari masyarakat jasa konstruksi. Hal ini terlihat dari membludaknya peserta yang mencapai hingga 400 orang. Mereka yang hadir terdiri dari perwakilan asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, para satuan kerja perangkat daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di se-Riau, praktisi, hingga akademisi. Kegiatan dibuka Plt Gubernur Riau yang diwakili Plt Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau, Muhammad.

Ketua LPJK Riau, Aswandi SE menyebutkan, sosialisasi merupakan tugas LPJK untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat jasa konstruksi supaya memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi yang baru digulirkan.

"Sehingga diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan penafsiran sehingga akan tercipta iklim yang kondusif baik pada pengguna jasa maupun penyedia jasa. Perpres ini diterbitkan dengan maksud agar terjadi percepatan proses pengadaan barang/jasa. Karena itu bersamaan dengan Perpres diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," katanya.

Namun sejak diundangkannya Perpres itu, masih dirasakan belum sesuainya antara aplikasi dengan peraturan tersebut. "Beberapa yang menjadi ganjalan adalah, pertama, ketentuan lelang tidak gagal apabila yang memasukkan penawaran kurang dari tiga. Kedua, ketentuan tidak adanya sanggahan prakualifikasi. Ketiga, ketentuan seleksi sederhana menggunakan pascakualifikasi dan yang keempat ketentuan bahwa e-purchasing dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan dan atau PPK," kata Aswandi. LPJK yakin bahwa masih banyak pertanyaan yang disampaikan peserta. Narasumber yang dihadirkan kali ini adalah utusan dari LKPP pusat Ir Julianto Prasetio MT dan praktisi yang sebelumnya berpengalaman dalam bidang ke-PU-an, Ir Riad Horem Dipl HE.

Kadis Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air, Muhammad yang membacakan sambutan Plt Gubernur mengatakan bahwa pemerintah provinsi mengapresiasi apa yang dilaksanakan LPJK. Pemerintah provinsi memandang bahwa sosialisasi itu sangat penting diadakan sebagai upaya untuk memperlancar proses pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Riau. "Melalui pemahaman yang diberikan, saya berharap bisa tercipta sumber daya manusia yang bekerja secara profesional, memahami peraturan yang didasarkan pada informasi terbaru," kata Muhammad.

Propinsi	Nama Pejabat
LPJK Nasional	Aca Ditamihardja, M Eng
LPJK Nanggroe Aceh Darussalam	Drs. Ibrahim Saleh, M.Si
LPJK Sumatera Utara	Ir. Dinar N.R. Siahaan
LPJK Sumatera Barat	Ir. H. Syahbanur RS. M.Si
LPJK Riau	Ir. H. Roy Meindo
LPJK Jambi	Delwar, BE
LPJK Sumatera Selatan	Micha Cassiovia, SE
LPJK Bengkulu	Dedi Afdinata, SE
LPJK Lampung	Hi. A. Muzakir, SE
LPJK DKI Jakarta	Irianto Mangunsong
LPJK Jawa Barat	M. Taufik, BE
LPJK Jawa Tengah	Ir. DF Witjaksono HR, Dipl.HE
LPJK DI Yogyakarta	Fitri Hadiprabowo, ST
LPJK Jawa Timur	Muhammad Alyas, SH, MH
LPJK Kalimantan Barat	Supardiono., SE.,MM.,MH
LPJK Kalimantan Tengah	Katiman HP, ST
LPJK Kalimantan Selatan	Drs. M. Masykuri Hadi, MH
LPJK Kalimantan Timur	Rusdi Doviyanto, ST, MT
LPJK Sulawesi Utara	Ir. Welliam Tamansa, MBA
LPJK Sulawesi Tengah	Ir. H. SOLMI
LPJK Sulawesi Selatan	H. ASHARI Sip. MSi.
LPJK Sulawesi Tenggara	Ir. Pither P. Pongrekun
LPJK Bali	Ir. I Gusti Nyoman Sura Adnyana, MSc
LPJK Nusa Tenggara Barat	H. Achmad Ridoi,SH
LPJK Nusa Tenggara Timur	Farah D. Pasumain, SE
LPJK Maluku	Drs. H.A Tuankotta
LPJK Papua	Suparni,AMd.T
LPJK Maluku Utara	Dr. Moch Husnullah Pangeran,MT
LPJK Banten	Mohamad Sutarman, ST, MM
LPJK Gorontalo	DR. H. Zulkarnaen Suleman, MHI
LPJK Kepulauan Bangka Belitung	Yenni Mulyati, A.Md
LPJK Kepulauan Riau	Dicky Mardiansyah
LPJK Papua Barat	Winih Mangkuwiyono
LPJK Sulawesi Barat	Afidah M. Parandangi

Bahwa pada umumnya tujuan organisasi kemasyarakatan adalah berupaya secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Demikian pula Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia ( HATSINDO ) mempunyai tujuan yang serupa. Sejarah asosiasi perusahaan di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama adanya, dan malahan sudah ada sejak orde baru. Namun asosiasi ini mulai tumbuh secara pesat semenjak keluarnya Undang-Undang Jasa Konstrukti No. 18/1999 beserta peraturan pemerintah pendukungnya yaitu PP.28, 29 dan 30 yang diterbitkan pada tahun 2000.

Mengacu pada UU No. 18/1999 beserta PP pendukungnya memang tampak jelas, baik secara tersirat maupun tersurat bahwa aturan dan peraturan tersebut diatas dikeluarkan dalam rangka memberikan akses / kebebasan seluas-luasnya kepada organisasi profesi dan perusahaan Jasa Konstruksi untuk tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya dalam koridor hokum yang diperbolehkan. Muaranya adalah untuk dan demi kesejahteraan rakyat banyak, bangsa dan Negara serta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di Ridhoi Allah SWT.