Cipta Karya Sinkronisasi Rencana Program Wujudkan Permukiman Sehat dan Produktif

Kemampuan pembiayaan pembangunan bidang permukiman oleh Pemerintah Daerah semakin meningkat seiring desentralisasi fiskal. Peluang itu harus dibarengi sinkronisasi perencanaan program antara RPJMD dengan Renstra Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ditjen Cipta Karya terus berupaya melakukan sinkronisasi sesuai amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi urusan wajib yang dilaksanakan bersama (concurrent).

"Dalam RPJMN 2015-2019 sasaran bidang permukiman ada gap dengan kemampuan pendanaan APBN dan harus kreatif mencari sumber lain. Begitu pula strategi pendanaan ini harus sinkron dengan RPJMD," ungkap Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono saat membuka Rapat Terbatas Keterpaduan Perencanaan Program bidang Cipta Karya melalui Sinergi RPJMN, Renstra PUPR, dan RPJMD, di Denpasar Rabu (29/7).

Andreas mengingatkan visi Indonesia saat ini untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Kualitas ini menurutnya dapat tercipta dari lingkungan permukiman yang sehat dan produktif. SDM berkualitas akan siap menggerakkan Indonesia dari middle income country menjadi negara maju dengan mulai menggerakan perekonomian dari pengelolaan sumber daya alam yang semakin terbatas ke arah industri manufaktur.

Sementara Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Dwityo A. Soeranto, dalam sesi lain menyampaikan tiga pendekatan yang dilakukan Ditjen Cipta Karya dalam mengusung Gerakan 100-0-100, yaitu membangun sistem infrastruktur, memfasilitasi Pemda, dan melalui pemberdayaan masyarakat.

"Era RPJMN 2015-2019 terjadi pergeseran strategi pembiayaan pembangunan bidang Cipta Karya. Sebelumnya pemerintah pusat mendominasi peran dengan mengalokasikan 67%. Tapi tahun depan menjadi 35%, sisanya oleh Pemda 35, swasta 15%, serta lainnya dari pinjaman dan hibah luar negeri serta masyarakat," terang Dwityo.

Tiga pendekatan tersebut disambut baik Bappeda Provinsi Bali. Kabag Prasarana Bappeda Bali Putu Naning Djayaningsih mengungkapkan sistem infrastruktur permukiman sudah diterapkan di Bali misalnya dengan dibangunnya Sistem Penyediaan Air Minum regional, IPAL dan tempat pengolahan sampah regional. Namun ini terjadi karena ada sinkronisasi antara rencana dan program Pemda dan Ditjen Cipta Karya. (bcr/krisna)

Biro Komunikasi Publik

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan Sudetan CIliwung dapat beroperasi pada Agustus 2016. Hal tersebut dikatakannya di sela kegiatan blusukan ke lokasi pekerjaan d Sudetan Ciliwung di Kebon Nanas, Jakarta Timur (28/7).

“ Saat ini pipa pertama sudah 600 meter dan pipa kedua sudah mencapai 145 meter, jadi mungkin akhir September nanti sudah tembus di tengah (Otista 3 – red), kami bikin schedule lagi apabila akhir Agustus 2015 pembebasan lahan di lokasi inlet (Bidara Cina-red) bisa selesai maka bisa kita kerjakan dari inlet ketengah sepanjang 600 meter juga, mudah-mudahan bisa kita selesaikan finalnya Agustus 2016,” tutur Menteri Basuki.

Diketahui bahwa saat ini tanah di lokasi Inlet merupakan tanah milik Negara, namun Basuki mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa dengan sewenang-wenang untuk menggusur masyarakat yang mendiami lokasi tersebut. Basuki juga mengatakan bahwa Surat Perintah (SP) 1 untuk segera pindah dari lokasi tersebut sudah dilayangkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dan selanjutnya SP 2 minggu ini dan SP 3 mulai dilakukan pembersihan.

“Kendala utamanya memang di lahan tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa di kompromikan dengan warga, karena warga ada ditanah Negara, jadi tanahnya sendiri statusnya tanah Negara tapi kita tidak sewenang-wenang menggusur tentu dengan dialog dan kerohiman untuk warga supaya bisa pindah,” tutur Basuki.

Menteri Basuki mengatakan, pembebasan lahan ini diperlukan sebagai lokasi pekerjaan proyek intuk memasukkan batangan-batangan pipa yang menjadi struktur konstruksi utama terowongan raksasa ini.

Disebutkan ada 3 titik lokasi yang menjadi lokasi pekerjaan yaitu di Kebon Nanas, Cipinang, Jakarta Timur yang terletak di sisi Outlet atau tempat keluarnya air menuju Kalimalang. Lalu Jalan Otista 3 yang menjadi lokasi pertengahan, dan ‎Bidara China yang menjadi tempat masuknya air atau Inlet yang berada di sisi Sungai Ciliwung.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Mudjiadi di lokasi yang sama mengungkapkan bahwa sebelumnya pihaknya menargetkan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan di Oktober 2015 dengan asumsi di Februari 2015 pembebasan lahan di lokasi inlet sudah selesai, namun dalam pelaksanaannya baru akan selesai di Agustus 2015 sehingga ditargetkan beroperasi pada Agustus 2016.

Selain Dirjen SDA yang mendampingi Menteri Basuki dalam kesempatan blusukan kali ini juga Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Ditjen SDA Kementerian PUPR T. Iskandar dan Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soedjono.(nrm)

Biro Komunikasi Publik

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, telah menyiapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) sebagai basis perencanaan keterpaduan infrastruktur PUPR.

Kepala BPIW Hermanto Dardak mengatakan, WPS menstimuli pembangunan infrastruktur agar secara bersamaan cluster industrinya tumbuh, perkotaan tumbuh dan pelabuhan sebagai transportasi agar hasil ekspor dan dibawa dengan daya saing yang lebih tinggi.

“Kita ada 35 wps, misalnya Merak-Bakauheuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api, kemudian ada wilayah pengembangan antara Balikpapan-Samarinda, Maloy sebagai satu kawasan pengembangan juga disana, jadi intinya diwilayah tadi gross nya bisa tinggi tapi juga menurunkan disparitas ketimpangan,” tutur Hermanto saat ditemui di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Jakarta (11/6).

Hermanto menambahkan, WPS tersebut terkoneksi antara infrastruktur dan dipadukan dengan infrastruktur lainnya ke kawasan perkotaan tadi, termasuk di dalam kawasan perkotaan. Hal tersebut akan terlihat apakah infrastruktur sudah terdukung, misalnya jalan menuju kawasan ekonomi strategis maupun di dalam KEK tersebut akan dilihat.

“Dengan demikian yang sekarang belum lengkap kita lengkapi supaya dia berfungsi penuh, yang belum kita rencanakan supaya nanti saling sinergi untuk mendukung kawasan tadi,” kata Hermanto.

Sementara itu, salah satu staf BPIW yang menangani WPS, Rezeki Peranginangin mengatakan, pihaknya membagi WPS tersebut berdasarkan 3 pertumbuhan terpadu, yaitu kawasan yang sudah terbangun teridi dari 10 WPS, contohnya di utara Jawa, MBBPT, dan Kalimantan Timur.

Selanjutnya, yang sedang berkembang terdiri dari 16 WPS contohnya di Papua dan Palu (Sulawesi Tengah), dan pertumbuhan baru sebanyak 9 WPS contohnya pulau pulau terdepan dan perbatasan.

Diketahui, Rapat Dengar Pendapat tersebut dilaksanakan untuk membahas rincian RKA K/L dan RKP Tahun 2016 dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2016 masing-masing Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rapat ini dihadiri oleh 54 orang Anggota Komisi V DPR RI dan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran. (nrm//in)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan jalan tol Gempol – Pandaan, hari ini (12/6) di Pandaan, Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya Presiden mengatakan jalan tol tersebut akan memberikan andil yang cukup signifikan dalam melayani pergerakan manusia, barang dan jasa khususnya di wilayah Jawa Timur dan pada akhirnya di Pulau Jawa secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa setiap pembangunan infrastruktur tidak harus menunggu pembebasan lahan selesai 100 persen baru dimulai konstruksinya. Pada kesempatan tersebut juga Presiden mengumumkan akan membebaskan tariff tol khusus roda dua di jembatan Suramadu, sekaligus juga memerintahkan untuk menurunkan semua tariff tol sebesar 25-35 persen pada H-10 dan H+5 Idul Fitri.

“Mulai13 Juni pukul 00.00 akan digratiskan tariff tol jembatan Suramadu khusus motor, dan sebagai bonus akan turunkan tariff tol antara 25-35 persen pada H-10 dan H+5 lebaran,” tutur Presiden.

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa jaringan jalan tol Gempol-Pandaan dibangun untuk mendukung Jaringan Jalan Wilayah Metropolitan Surabaya.

“Hal tersebut guna meningkatkan kelancaran mobilitas dari wilayah Pandaan dan sekitarnya yang merupakan salah satu kawasan industry di selatan Kota Surabaya (Kabupaten Pasuruan). Jalan tol ini juga berkontribusi dalam mengatasi kemacetan yang terjadi di ruas jalan eksisting Surabaya-Malang,” tambah Basuki.

Basuki melanjutkan bahwa ruas jalan tol Gempol – Pandaan merupakan konektor jaringan jalan tol trans jawa dengan wilayah bagian selatan dan bagian timur pulau Jawa. Diharapkan potensi ekonomi, termasuk pariwisata, di Provinsi Jawa Timur semakin berkembang seiring dengan peningkatan aksesibilitas menuju Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi.

Kami laporkan bahwa Ruas Jalan Tol Gempol- Pandaan yang diresmikan hari ini dengan panjang 12,05 km untuk Tahap I, dari rencana keseluruhan sepanjang 13,61 km.

Adapun untuk Tahap II sepanjang 1,56 km direncanakan akan beroperasi bersamaan dengan pengoperasian Jalan Tol Pandaan-Malang. Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan dilaksanakan oleh PT Jasamarga Pandaan Tol dengan pemegang saham terdiri dari PT Jasa Marga (78,58%), PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan (11,84%) serta PT Margabumi Matraraya (9,58%).

Keseluruhan biaya investasi sebesar Rp 1,47 Triliun dipenuhi melalui equity dari Badan Usaha Jalan Tol dan pinjaman dari perbankan. Masa konsesi pengusahaan Jalan Tol Gempol - Pandaan adalah 37 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Konstruksi (SPMK) Tanggal 3 Oktober 2012. Selama masa konsesi, PT Jasamarga Pandaan Tol wajib melakukan pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan standar pelayanan minimal jalan tol.

“Besaran tarif tol awal pada Tahun 2015 untuk Golongan I adalah Rp 818/km sehingga tarif tol untuk 12,05 km adalah Rp 10.000,” tambah Basuki.

Mendampingi Presiden dalam pemencetan tombol selain Menteri Basuki adalah adalah Menteri BUMN Rini Soemarmo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Kepala BPJT Ahmad Ghani Ghazaly dan Dirut Jasa Marga Adityawarman. (jons/nrm)

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Cikopo-Palimanan

Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya Jalan Tol Cikopo Palimanan (Cipali) sepanjang 116,75 Kilometer, Sabtu (13/5). Jalan tol Cipali merupakan tol terpanjang di Indonesia dan merupakan bagian darisistem jalan tol Trans Jawa. Jalan Tol Cikopo-Palimanan melintas 5 Kabupaten yang ada di Jawa Barat yaitu Kabupaten Subang, Indramayu, Majalaengka dan Cirebon.

Presiden RI Joko Widodo memberi apresiasi pelaksana pembangunan jalan tol tersebut yaitu PT. Lintas Marga Sedaya yang telah menyelesaikan pembangunan lebih cepat dari yang ditargetkan.

"Saya beri apresiasi yang besar terhadap pelaksana jalan tol ini karena saya minta sebelum lebaran selesai ternyata sebelum puasa sudah jadi," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden juga mengakui bahwa dirinya selalu mengikuti perkembangan pembangunan jalan tol tersebut.

"Menteri PU selama 6 bulan sudah 5 kali kesini, saya ikuti perkembangannya jangan kira kalau saya sudah perintahkan saya lupa, saya ikuti terus perkembangannya," tambah Presiden.

Selanjutnya Presiden juga mengatakan bahwa sebelumnya telah meminta agar para pedagang yang berada di non tol pantura agar disediakan tempat untuk berdagang di rest area sepanjang jalan tol tersebut.

"Misalnya seperti pedagang buah, warung-warung makan agar ditempatkan di rest area, dan ini juga akan saya cek nantinya," kata Presiden.

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam laporannya mengatakan, jalan tol Cipali ini dibiayai dengan skema private publik partnership kerjasama pemerintah swasta yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan serta mendorong pengembangan kawasan pendukung di wilayah Jawa Barat.

Panjang ruas Tol Cikopo-Palimanan menurut Mentri PUPR adalah 116,754 km dan pembangunannya dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol. PT Lintas Marga Sedaya dengan pemegang saham PLUS Expressways Berhad (55%) dan PT Bhaskara Utama Sedaya (45%).

"Biaya Investasi sebesar Rp. 13,779Triliun melalui equity dari Badan Usaha Jalan Tol dan pinjaman dari pihak perbankan”, tambah Basuki.

Masa konsesi pengusahaan Jalan Tol Cikopo – Palimanan yaitu 35 tahun terhitung sejak Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Tanggal 21 Juli 2006. Selama masa konsesi, PT Lintas Marga Sedaya wajib melakukan pengoperasian dan pemeliharaan sesuai dengan standar pelayanan minimal jalan tol.

Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR, setelah peresmian, jalan tol ini akan dibuka untuk sosialisasi tanpa tarif selama minimum 7 hari dan diperuntukkan bagi kendaraan golongan I.

“Jarak terjauh tarif tol Cikopo – Palimanan untuk kendaraan golongan I adalah Rp 96 ribu,” tutur Basuki.

Pemerintah sangat mengapresiasi kerja keras PT Lintas Marga Sedaya yang berhasil mewujudkan harapan Bapak Presiden tersebut. (nrm/iwn)

Dalam rangka menyambut HUT LPJK Ke-16, LPJKP DKI Jakarta mengadakan event "One Day Service, Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi SBU, SKA dan SKTK" yang diselenggarakan pada tanggal 8-9 Juni 2015 untuk registrasi SKA/SKTK dan tanggal 11-12 Juni 2015 untuk registrasi SBU.

Pelayanan ini diadakan bertempat di kantor LPJKP DKI Jakarta Gedung STT Sapta Taruna Lt.3 Jl. D.I Panjaitan Kav 12-13 Cawang Jakarta Timur.

Acara tersebut dilaksanakan bersama dengan USBU dan USTK Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh Asesor Profesi dan Asesor Badan Usaha.

Untuk mendukung kelancaran acara tersebut, seluruh Asosiasi Profesi dan Asosiasi Perusahaan DKI Jakarta di undang untuk menghadirkan para Admin SIKI dan Tim VVA Asosiasi, adapun mekanisme permohonan berkas dokumen registrasi diterima melalui asosiasi.

Melalui acara ini diharapkan pelayanan registrasi dan sertifikasi SBU, SKA dan SKTK di LPJKP DKI Jakarta dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat, sehingga kedepan pelayanan registrasi SBU, SKA dan SKTK dapat ditingkatkan dan diteruskan sebagai pedoman waktu proses di LPJKP DKI Jakarta.

Dalam rangka merayakan HUT Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang ke 16, LPJK Nasional menyelenggarakan Gathering yang merupakan salah satu rangkaian HUT LPJK dengan mengusung tema �Satu Tekad Bersama Menjaga LPJK Sebagai Lembaga Terpercaya�

Gathering LPJK Nasional bertujuan meningkatkan silaturahmi dan kinerja antar pegawai di lingkungan LPJK Nasional dengan bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta dari tanggal 6 - 7 Juni 2015.

Dihadiri Dewan Pengawas LPJK Nasional, Pengurus LPJK Nasional, Pengarah USBU dan USTK Nasional serta seluruh Keluarga Besar Bapel LPJK Nasional. Juga dihadiri dari perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga Asesor Kompetensi TenagaKerja yang dipersyaratkan didalam Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Lembaga dan bentukan masyarakat yang andal dan professional serta bertanggung jawab terhadap kompetensi kerja.

LPJK Nasional mengadakan kembali Pelatihan Asesor Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2014 bekerja sama dengan HATSINDO ( Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia )

diselenggarakan di Hotel Falatehan Jakarta Selatan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Maret 2015 dibuka oleh Ir. Harry Purwantara,M.Eng.Sc selaku Pengurus LPJK Nasional dan dihadiri oleh Direktur Eksekutif Bapel LPJK Nasional Drs. Deddi Rudiana.MM

Pada hari senin tanggal 27 April 2015 bertempat di Harmoni Hotel Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional) telah menyelenggarakan MUNAS (Musyawarah Nasional) yang ke-II.

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Kelembagaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU PERA Bapak Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng,Sc dan didampingi oleh Direktur Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Nasional Bapak Deddi Rudiana Kosasih.

Hasil MUNAS tersebut telah menetapkan beberapa hal salah satunya adalah terpilihnya Ketua Umum DPP ASKONAS yaitu Bapak Rahmatullah, SE, SIP yang selanjutkan akan memimpin kembali masa kepengurusan ASKONAS Pusat kedepan.

HOT PROMO ....!

MUSIM PROYEK TELAH TIBA.....

BAGI YANG INGIN MENGURUS SKT & SKA BISA MENGHUBUNGI KAMI...

DAPATKAN HARGA SPESIAL...;

BIAYA SKT* RP. 1.000.000,-
BIAYA SKA MUDA* RP. 2.000.000,-
BIAYA SKA MADYA* RP. 3.400.000,-

NB * : PEMBUATAN MINIMAL 10 BUAH

BAGI YANG BERMINAT HUBUNGI :

0823-87193310 ( SMS / TELEPHON )

24 JAM ONLINE